Oleh : Azis Subekti
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra
Kepercayaan rakyat kepada negara tumbuh dari keyakinan bahwa kekuasaan dijalankan untuk melindungi kehidupan mereka. Karena itu, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menyentuh kegelisahan yang jauh melampaui urusan pengamanan kepala negara.
Masyarakat menyimpan pertanyaan yang sangat manusiawi: jika komunikasi Presiden dapat menjadi sasaran, bagaimana dengan keamanan kehidupan pribadi warga biasa?
Pertanyaan itu patut didengar dengan sungguh-sungguh. Di dalamnya tersimpan kebutuhan akan rasa aman sekaligus tuntutan agar kewenangan negara dijaga dari penyalahgunaan.
Masyarakat ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana hal itu dimungkinkan, dan apakah hukum sanggup menjangkau seluruh pihak yang terlibat.
Di sinilah penanganan perkara oleh Kepolisian Republik Indonesia memiliki arti penting. Keteguhan Polri mengungkap kebenaran dapat menjadi jalan untuk memulihkan keyakinan masyarakat terhadap integritas institusi ini.
Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat menyaksikan sendiri bahwa pemeriksaan berjalan tanpa perlakuan istimewa, di mana para tersangka ditempatkan, bukti ditelusuri dengan cermat, dan tanggung jawab ditentukan secara adil.
Masyarakat juga menunggu kapan para tersangka ditampilkan kepada publik layaknya yang dilakukan POLRI selama ini.
Saya mendukung pengusutan perkara ini sampai tuntas. Dukungan tersebut mengandung harapan agar penyidikan mampu menjelaskan rangkaian peristiwanya secara utuh: siapa yang melakukan, atas kehendak siapa, untuk tujuan apa, ke mana informasi mengalir, serta siapa yang memanfaatkannya. Setiap pertanyaan harus memperoleh jawaban berdasarkan bukti, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Penyebutan “oknum” tidak cukup untuk menutup penjelasan. Apabila akses atau kewenangan disalahgunakan, harus diperiksa pula bagaimana pengawasan bekerja dan di bagian mana penyimpangan dapat berlangsung.